Pengertian Negara Dan Pemerintahan Menurut Para Ahli

Pengertian Negara Dan Pemerintahan Menurut Para Ahli

 

Pengertian Negara Dan Pemerintahan Menurut Para Ahli

A. SOCRATES (470-399 SM)

Socrates mencari ukuran obyektif tentang baik dan buruk, indah dan jelek, hak dan tidak hak dan sebagainya. Ini semua akan dapat di temukan, oleh karena sukma manusia mempunyai bagian yang umum. Dengan membentuk baik mutlak, indah dan benar dan mencapai pengertian obyektif terhadap segala hak yang terpecah-pecah karna pendapat-pendapat yang beraneka warna. Dengan demikian, jiwa itu tak hanya akan mebawa kita pada kebenaran tetapi juga pada kebenaran. Dari pengalaman yang dapat diperoleh dengan panca indra kita, harus dapat ditarik yang umum dengan jalan membentuk pengertian-pengertian Negara itu tidak boleh dipandang sebagai ciptaan manusia, tetapi haruslah dipandang sebagai keharusan yang objektif, yang asal mulanya berpangkal dalam pengertian manusia.

Cara yang dibayangkan Socrates untuk mencapai keadaan yang umum dan mutlak berlaku adalah pertukaran pikiran antara orang-orang Athena dan orang-orang asing dari semua lapisan dan jabatan masyarakat. Tidak didasarinya, bahwa ia dengan demikian hanya akan sampai pada pengertian-pengertian umum yang sudah dikenal pada masanya itu. Tetapi ia telah memberi semangat pada pikiran-pikiran orang banyak dan ia dituduh telah merusak pemuda-pemuda dengan kepintaranya itu. Akhirnya ia dihukum dan dipaksa meminum racun kemudian ternyata bahwa filsafatnya dan pribadinya itu merupakan suatu kesatuan, suatu cara memikir yang tak pernah memberi sedikitpun penghasil padanya. Dengan tak ragu-ragu Socrates menolak semua usul untuk menyelamatkan dia, yang semuanya bertentangan dengan apa yang diajarkanya, yaitu mentaati undang-undang Negara. Oleh karena itu, meninggalnya itu sangat menakjubkan sekali.
Socrates mati dalam tahun 399 SM dengan tidak meninggalkan kerangka suatupun. Bahwa ia hidup terus dalam sejarah pemikiran adalah terutama berkat Plato, muridnya yang masyhur, dalam kerangka-kerangkanya memberikan kepada Socrates tempat yang utama.

B. Plato (429-347 SM)

Ia dilahirkan pada 29 Mei 429 SM. Di Athena. Waktu berumur 20 tahun ia menjadi murid Socrates, yang dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada masyarakat yang awam pengetahuannya dan kebijaksanaannya. Karya utamanya ialah “Politeia”, Negara. Karya itu memuat pikiran-pikran Plato tentang Negara yang kemudian dilanjutkannya dalam ahli Negara (politikos) dan undang-undang (Nomoi).
Plato itu penciptaan dari ajaran serba cita (icleeenleer) dan karna itu filsafatnya dinamakan idialisme, serba cipta. Pikiran-pikiran itu lahir karena pergaulanya dengan kaum-kaum Zosist. Diapun beranggapan bahwa pengetahuan yang diperoleh berkat penglihatan dan panca indra itu ialah relative. Kebaikan tidak beda hanya terbatas pada penglihatan saja. Sebab pengetahuan itu dilahirkan oleh dalam rohania.

Negara atau Republik dari Plato yang ditulis dalam bentuk timba cakap terdiri dari 10 bagian atau buku-buku. Didalamnya dicoba menggambarkan kepada kita Negara yang di citi-citakan yang berdasarkan keadilan. Keadilan seharuslah memerintah dan kebaikan itu seharusnya menjelma dalam Negara. Tiap-tiap penguasa tidak mengejar kepentingan sendiri saja, tetapi bertugas menyelenggarakan kepaentingan rakyatnya.
Orang yang adil adalah orang budiman dan orang baik, sedangkan orang yang tidak adil adalah orang yang jahat dan tidak berpengetahuan. Jiwa yang jahat akan buruk memerintah dan jiwa yang baik akan memrintah yang baik.

Ahli-ahli pemikiran harus memerintah Negara, sehingga dengan demikian pemerintah akan berdasarkan peradaban dan pengetahuan yang seluas-luasnya. Maka dengan demikian golongan ahli-ahli pemikiran akan mengepalai kesatuan organis yang dipimpin keadilan. Hanya mereka yang telah memiliki cita-cita Negara akan dapat menjadi pemimpin.

Ilmu Negara dari plato pertama-tama harus mengemukakan satu soal yang bersifat kesusilaan. Ada lima macam bentuk Negara yang sesuai degan sifat-sifat tertentu dari jiwa manusia. Bentuk-bentuk Negara itu tidak dapat hidup kekal, oleh karena dasar-dasar kehidupan yang prinsipil, yang dijalankan sejauh-jauhnya, mengubah kesehatan mereka menjadi sakit, para budiman memerintah sesuai degan pikiran keadilan. Tetapi keburukan telah mengubah keadilan itu menjadi temokrasi, karena golongan yang memerintah itu lebih ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan dari pada keadilan. Timokrasi itu menjadi oligarki oleh karena kemudian kekuasaan itu dipandang oleh golongan hartawan sehingga tumbuhnya milik partikelin itu menyababkan kekuasaan pemerintah jatuh ketangan golongan hartawan.

Maka orang-orang miskinpun bersatu melawan kaum hartawan tadi dan lahirlah demokrasi, yang kemudian karena salah mempergunakan kemerdekaannya berakhir degan kekacauan atau anarki. Kemuedian masa itu mengingin pemimpin yang keras karena keadilan memerlukan, yang dapat mengatasi kekacauan itu. Maka datanglah sekarang masa tyrani, yaitu bentuk Pemerintahan yang paling terjauh dari cita-cita tentang keadilan. Sebab seorang tilan menelang rakyatnya. dddDengan demikian telah dibuktikn melalui jalan dialektik bahwa Aristorasi itu merupakan, bentuk pemerintahan yang terbaik, dan bahwasanya hanya keadilanlah, yaitu suatu susunan dari dan dijalankan oleh orang-orang yang merdeka, yang dapat mebawa kebahagiaan.

 

C. Aristoteles (324-366 SM)

 

Murid terbesar dari Plato. Ia adalah putra Nikomachust, tapi pribadi pada istana raja di Macedonia. Ia lahir di Tagirus pada waktu berusia 17 tahun ia pergi ke Athena, dan menjadi murid Plato. Seperti Plato maka Aristotels beranggapan bahwa Negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia. Ini adalah sama artinya dengan keinginan untuk mencapai keadilan, yang menjadi dasar bagi semua kerajaan. Pada hakekatnya yang sesungguhnya semua itu berdasarkan pada hasrat asli dari manusia kearah penghidupan kemasyarakatan. Sebab dalam kesunyian orang tidak dapat berkembang sepenuhnya. Negara itu juga menguasai manusia, keseluruhan selalu menentukan bagian-bagianya. Jadi disini tampak pula sudut penglihatan yang universalistis dan bukan individualistis, dimana manusia itu pertama-tama tidak dipandang sebagai manusia pribadi melainkan sebagai warga dari suatu Negara.

Aristoteles memang tidak menulis tentang bentuk dan pemerintah dari suatu kerajaan dunia dalam politica-nya. Disini pun ia memberi kemerdekaan sepenuhnya kepada muridnya Alexander, sebagai penguasa, sedangkan dia sendiri memperdalam penyeledikannya tentang undang-undang umum yang menyebabkan bentuk-bentuk pemerintahan dalam Negara-negara kecil yang dulu merdeka itu ganti-berganti dan berkembang. Ia mempelajari golangan-golongan yang membagi-bagi penduduk, tabiat dan pendidikan warga negaranya, hakekat dari pada bentuk-bentuk pemerintahan murni dan berelit baginya tetap menjdi unsur yang pokok dan tetap perlu untuk Negara. Akan tetapi, di dalam karangannya etika yang dijadikan tinjauan pendahuluan, belum diuraikan perbedaan antara penguasaan dan rakyatnya. Negara bermodal yaitu Negara-negara yang bertujuan kepentingan umum harus dibedakan : Pemerintahan yang dilakukan oleh satu orang saja, oleh golongan yang besar. Jika pemerintahan-pemerinbahan itu bertujuan untuk kepentingan umum, maka pemerintahan-pemerintahan itu dinamakan monarki, Aristokrasi atau republic. Bila mana orang pemerintah hanya untuk kepentingan sendiri saja, maka itu dinamakan Tirani, Oligarki dan Demokrasi.

D. Thomas Hobbes (1588-1679) (dari De Cife)

 

Kpentingan dati warga Negara pada garis besarnya dapat dibagi :

1. Bahwa mereka diliduungi dari musuh luar negeri.
2. Bahwa perdamaian abadi dalam Negara terjamin.
3. Bahwa semua kekayaan bertambah asal saja ia tak merusak ketertiban hidup dan
4. Bahwa kemerdekaan yang tak mengganggu siapun dapat dimiliki.
undanng-undang semua. Artinya bahwa dalam keadaan demikian mempunyai kemerdekaan untuk bertindak menurut pendapatnya sendiri, tak dilaranag atau disuruh oleh undang-undang.

E. Montesquieu (1689-1755) (dari “esprit de lois)

 

1. Pada dasarnya ada tiga jenis pemerintahan, yakni: pemerintahan republic, monarki dan despoti.
a. Pemerintahan Republik
Ialah suatupemerintahan di mana seluruh rakyat atau sebagaian dari padanya memegang kekuasaan yang tertinggi dari Negara.
b. Pemerintahan Monarki
Ialah pemerntahan dimana hanya seorang hanya seorang yang memegang kekuasaan yang berundang-undang.
c. PemeritahanDespoti
Ialah pemerinathan dimana kekuasaan tertinggi hanya di pegang oleh seorang manusia yang berlaku menurut semua dan kehendaknya sendiri tanpa undang-undang Negara tertentu.
2. Kalau dalam suatu pemerintahan republic, rakyat seluruhnya sebagai kesatuan mempunyai kekuasaan atau kedaulatan, republic yang demikian disebut demokratis, sebaliknya kalau dalam pemrintahan republic pemerintahan kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tak hanya dipegangn oleh sebagian atau sekelompok atau segolongan rakyat saja, pemerintahan itu disebut Pemerintahn Aristokrasi. Jadi, dalam Negara demokrasi, rakyat menjadi raja disamping menjadi hamba.
3. Untuk dapat mempertahankan dan memimpin suatu pemerintahan Monarki atau Deskotie memang terlampau banyak di tubuhkan kecakapan hukum. Dalam pemerintahan Monarki undang-undang yang membatasi dan kekuasaan raja tidak cukup memberi jaminan bahwa pemerintahan dapat bertahan dalam pemerintahan diskotie tinju kekuasaan raja juga menjamin bahwa suatu pemerintahan itu sungguh bertahan. Tapi dalam suatu pemerintahan kerakyatan dibutuhkan lebih dari itu kecuali kekuasaan dibutuhkan juga kekuasaan elastis. Yang lain, kekuasaan elastis itu ialah tindakan politik.

 

F. Jean Jacques Roussean (1712-1778) (dari contract social)

 

  1. Tiap-tiap tindakan suka rela tentu mempunyai dua alat pelaksana yang dipergunakan untuk melaksanakan tindakan itu dalam bentuk kerja sama. Yang pertama ialah alat moral, alat kemauan yang memastiakan akan adanya pelaksanaan tindakan itu, yang kedua ialah alat lahir yang merupakan tenaga tubuh yang bertugas membuktikan kemauan yang sudah bulat tersebut.
  2. Pada dasarnya, badan kenegaraan juga mempunyai dua jenis alat penggerak dan pelaksana, yakni alat-alat yang disebut kekuasaan pembuat undang-undang dan kekuasaan pelaksana undang-undang. Tidak ada sesuatu pun akan terjadi atau terlaksana dalam dunia kenegaraan kalau diantara kedua alat itu tak kerja sama.
  3. Pemerinbtahan artinya sebuah badan yang bertindak sebagai perantara untuk rakyat dan kekuasaan tertinggi-undang-undang-dan yang bertugas melaksanakan undang-undang dan menjaga kemerdekaan politik dari warga Negara.

 

Artikel Terkait

Author: eadp0