Manfaat Sisterm Informasi Geografi (SIG) dalam Ilmu Ekonomi

Manfaat Sisterm Informasi Geografi (SIG) dalam Ilmu Ekonomi

Manfaat Sisterm Informasi Geografi (SIG) dalam Ilmu Ekonomi

Manfaat Sisterm Informasi Geografi (SIG) dalam Ilmu Ekonomi
Manfaat Sisterm Informasi Geografi (SIG) dalam Ilmu Ekonomi

Pengertian Sistem Informasi Geografi (SIG)

SIG adalah suatu hal yang tidak mudah untuk memberikan suatu definisi yang dapat memuaskan berbagai kalangan, karena SIG banyak berkaitan dengan banyak disiplin ilmu, seperti teknologi informasi, keteknikan, survei dan fotogrametri, kartografi, sosioekonomi, dan geografi yang masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda (Juppenlatz dan Xiaoping Tian, 1996). Oleh karena itu, definisi yang mencakup keseluruhan aspek dan dapat diterima semua pihak secara memuaskan sangat sulit untuk dirumuskan. Definisi yang ada hingga kini masih menurut sudut pandang disiplin ilmunya masing-masing.

 

Pengertian SIG secara luas adalah

sistem manual dan atau komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan menghasilkan informasi yang mempunyai rujukan spasial atau geografis. Banyak para ahli mencoba mendefinisikan SIG secara lebih operasional, misal Burrough (1986) mengemukakan bahwa SIG adalah seperangkat alat (tools) yang bermanfaat untuk pengumpulkan, penyimpanan, pengambilan data yang dikehendaki, pengubahan dan penayangan data keruangan yang berasal dari gejala nyata di permukaan bumi. Arronof (1989) dalam bahasa yang lebih lugas mendefinikan SIG sebagai suatu “sistem” berbasis komputer yang memberikan empat kemampuan untuk menangani data bereferensi geografis, yakni pemasukan, pengelolaan atau manajemen data (penyimpanan dan pengaktifan kembali), manipulasi dan analisis, dan keluaran.

Dari berbagai definisi tersebut dapat ditarik suatu benang merah bahwa di dalam SIG tercermin adanya:

  1. Pemrosesan data spasial dalam bentuk digital  (numeric) yang mendasarkan pada kerja komputer yang mempunyai persyaratan tertentu , disamping data lainnya yang  berupa data atribut;
  2. Dinamisasi proses pemasukan, klasifikasi, analisis hingga keluaran (hasil);
  3. Menghasilkan informasi baru.

Pemanfatan SIG

SIG sebagai alat tidaklah bermakna apa-apa tanpa melalui interaksi dengan manusia. Melalui interaksi antara alat (SIG) dengan manusia ini diperoleh manfaat yang berupa kemudahan, kecermatan, ketepatan proses dan optimalisasi penggunaannya. SIG akan lebih bermanfaat, bila penggunaannya terkoordinasi, pengguna mampu menilai kekuatan fasilitas yang dimiliki SIG, dan mampu menganalisis keluaran (out put)data. SIG menyediakan kemudahan bagi manusia untuk memadukan data yang bermacam-macam, sehingga dapat dengan mudah menarik kesimpulan dan menentukan keputusan. Beberapa contoh aplikasi SIG antara lain pembuatan peta klasifikasi kualitas lahan permukiman, evaluasi sumber daya lahan, pemantauan perkembangan kota, pemetaan daerha bahaya longsor, perancangan jaringan jalan baru, jalur listrik, pipa,kabel telpon, dan lain-lain.

Saat ini SIG di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Suatu contoh sederhana betapa SIG sebagai suatu metode dan teknologi belum dimanfaatkan oleh masyarakat adalah banyaknya korban tanah longsor di Purworejo dan Banyumas. Bencana tanah longsor yang telah menelan korban jiwa dan harta benda terjadi secara beruntun pada musim penghujan tahun 2001. Pemerintah sebagai pengayom masyarakat ternyata tidak dapat memberikan peringatan antisipasi agar terhindar dari bencana tanah longsor dan jaminan keselamatan kepada warga masyarakat di daerah bencana. Bencana tanah longsor sebenarnya dapat diantisipasi bila pemerintah mempunyai data peta potansi kelongsoran. Peta daerah bahaya longsor lahan dapat diperoleh dengan memanfaatkan SIG. Berdasarkan peta daerah potensi  bahaya longsor ini, pemerintah daerah dapat memberitahu titik-titik yang potensial terjadi bahaya longsor dan menginstruksikan kepada warga masyarakat yang menempati areal beresiko tinggi terjadi longsor agar pindah tempat, dan berbagai antisipasi penyelematan diri. Pengolahan dan pembuatan peta daerah bahaya longsor ini dapat dilakukan dengan memadukan input data berupa peta curah hujan, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta penggunaan lahan, dan peta geologi.

 

Pada umumnya di negara-negara berkembang

pemanfaatan SIG sebagai alat bantu untuk pengambilan kebijakan pembangunan belum dilakukan secara optimal. Di Indonesia, bahkan SIG belum dipakai secara nasional, pemanfaatannya masih sangat terbatas, karena disamping masih terbatasnya tenaga ahli, masih terbatasnya dana, belum adanya pemahaman dari pemerintah daerah, juga belum tertatanya peta-peta dalam bentuk basis data. Bila masing-masing pemerintah daerah  provinsi dan kabupaten memiliki basis data peta mengenai daerahnya , maka dapat dengan mudah dikembangkan SIG secara nasional, sehingga Indonesia mempunyai SIG Nasional (SIGNAS).

Bila saat ini pemda-pemda belum dapat menerapkan SIG dalam proses pembangunan mungkin masih dimaklumi, karena perguruan tinggi saja yang semestinya menjadi perintis dan pengembang SIG ternyata belum dapat berbuat banyak, terbukti hanya sedikit sekali perguruan tinggi yang memiliki program studi yang mempelajari SIG, apalagi memiliki laboratorium SIG. Universitas Gadjah Mada (khususnya Fakultas Geografi) dan Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survai dan Pemetaan Nasional) saja yang disebut sebagai perintis SIG di Indonesia, kondisinya kurang representatif untuk dijadikan sebagai ujung tombak penembangan program SIG agar lebih berdayaguna dan mengoptimalkan aplikasinya untuk kepentingan pembangunan.

 

Selain di perguruan tinggi, SIG di Indonesia

 baru dimanfaatkan oleh beberapa lembaga departemen dan non-departemen di tingkat pusat dan baru dirintas  di tingkat daerah. Departemen yang paling banyak memanfaatkan SIG adalah Departemen Kehutanan dan Departemen PU. Departemen lainnya dan lembaga-lembaga struktural lainnya di daerah-daerah belum anyak yang menggunakan SIG, karena masih minimnya tenaga yang terampil, kesadaran dan ketidaktahuan untuk membuat basis data, dan belum ada yang teralokasikan untuk kepentingan ini. Belum teralokasikannya dana untuk pengaadaan peralatan dan aplikasi SIG ini terjadi karena para penyelenggara pemerintahan belum banyak tahu tentang pentingnya SIG dalam penyusunan rencana, pemantauan, dan evaluasi pembangunan secara mudah, murah, efektif, dan akurat. Semestinya lembaga struktural yang paling banyak membutuhkan SIG adalah Bappenas/Bappeda, tetapi kenyataannya Bappeda Kota Yogyakarta saja yang merupakan daerah yang memiliki tenaga ahli dan profesional dalam bidang SIG ini (akademisi kampus UGM), ternyata belum mengaplikasikan SIG untuk kepentingan pembangunan daerahnya, apalagi daerah lain yang tidak memiliki tenaga ahli SIG. Bila kondisi ini dibiarkan terus menerus, maka Indonesia akan semakin jauh ketinggalan dari negara-negara lain, apalagi di era persaingan bebas.

Baca Juga : 

Author: eadp0