Landasan Ideal dan Konstitusional Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Landasan Ideal dan Konstitusional Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Politik luar negeri suatu negara lahir kala negara itu telah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Setiap entitas negara yang berdaulat punyai kebijakan yang sesuaikan hubungannya dengan dunia internasional, baik berbentuk negara maupun komunitas internasional lainnya. Kebijakan berikut merupakan anggota berasal dari politik luar negeri yang dilaksanakan negara dan merupakan pencerminan berasal dari keperluan nasionalnya. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat terhitung menggerakkan politik luar negeri yang tetap berkembang disesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri dan pergantian kondisi internasional.

Landasan Ideal di dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman, pijakan di dalam laksanakan politik luar negeri Indonesia. Mohammad Hatta menyebutnya sebagai keliru satu segi yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat di dalam Pancasila, memuat pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Hatta lebih lanjut mengatakan, bahwa Pancasila merupakan keliru satu segi objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini gara-gara Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, agar golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak bisa menggerakkan suatu politik negara yang menyimpang berasal dari Pancasila.

Sedangkan landasan konstitusional di dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea pertama
“Bahwa memang kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh gara-gara itu maka penjajahan di atas dunia kudu dihapuskan gara-gara tidak cocok dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” dan alinea keempat”….dan turut laksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial….”.

Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada obyek nasional bangsa Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan:
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut laksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial….”

Kemudian agar komitmen bebas aktif bisa dioperasionalisasikan di dalam politik luar negeri Indonesia, maka tiap-tiap periode pemerintahan memutuskan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang tetap beralih cocok dengan keperluan nasional.

Sejak awal kemerdekaan sampai jaman Orde Lama, landasan operasional berasal dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif beberapa besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Beberapa selagi sehabis kemerdekaan, dikeluarkanlah Maklumat Politik Pemerintah tanggal 1 November 1945 yang isinya adalah; politik damai dan hidup berdampingan secara damai; tidak campur tangan di dalam urusan di dalam negeri negara lain; politik bertetangga baik dan kerjasama dengan seluruh negara di bidang ekonomi, politik dan lain-lain; dan juga tetap mengacu terhadap piagam PBB di dalam laksanakan interaksi dengan negara lain.

Selanjutnya terhadap jaman Demokrasi Terpimpin 1959-1965 landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan UUD 1945 yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2 UUD 1945, Amanat Presiden yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” terhadap 17 Agustus 1959 atau dikenal sebagai “Manifesto Politik Republik Indonesia”.

Amanat Presiden itu sendiri lantas dijadikan sebagai Garis Besar Haluan Negara. Berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri, Manifesto berikut memuat obyek jangka panjang dan obyek jangka pendek, yakni :
Tujuan djangka pendek jaitu melandjutkan perdjuangan anti imperialisme dilengkapi dengan menjaga kepribadian Indonesia di tengah-tengah tarikan-tarikan ke kanan dan ke kiri jang sekarang tengah berlaku kepada negara kita di dalam pergolakan dunia menudju kepada suatu imbangan baru. Sementara di dalam djangka pandjang di bidang luar negeri, Revolusi Indonesia bertudjuan melenjapkan imperialisme di mana-mana, dan mentjapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia jang kekal dan abadi. Menurut Manipol, diplomasi jang cocok dengan fungsinja sebagai art jang berhubungan dengan tjara melaksanakannja kudu tidak mengenal kompromi, kudu radikal dan revolusioner.
( Panitia Penulisan Sedjarah Departemen Luar Negeri,, 1971 . Jakarta: Deplu, 1971, hlm.259)

Tujuan jangka pendek dan jangka panjang tidak terlepas berasal dari histori Indonesia, sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan. Walaupun Indonesia telah merdeka, perjuangan untuk menghilangkan imperialisme belum berakhir, gara-gara negara-negara yang dianggap imperialis dan kolonialis (Barat), masih ada dan berusaha menanamkan pengaruhnya. Indonesia berusaha pula menjauhi berasal dari keberpihakan terhadap dua blok yang bersengketa dan masuk menjadi anggota Non Blok.

Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik/Manipol Indonesia berdasarkan terhadap amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang populer dengan nama “Djalanja Revolusi Kita”, yang memutuskan penegasan mengenai cara-cara pelaksanaan Manipol di bidang politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia tidak netral, tidak menjadi pirsawan dan tidak tanpa prinsip. Politik bebas tidak hanyalah “cuci tangan”, tidak hanyalah defensif, tapi aktif dan berprinsip dan juga berpendirian.

Manipol, Djarek (Djalanja Revolusi Kita), merupakan embrio kelahiran dan juga doktrin baru, yakni dunia tidak terbagi di dalam Blok Barat , Blok Timur dan Blok Asia Afrika/Blok ketiga. Akan tapi dunia terbagi menjadi dua Blok yang saling bertentangan yakni New Emerging Forces /Nefos dan Old Established Forces/Oldefos.

Nefos merupakan kekuatan-kekuatan baru yang tengah bangkit. Sementara Oldefos merupakan kekuatan-kekuatan lama yang telah mapan. Doktrin Nefos dan Oldefos menjadi dasar politik luar negeri anti imperialis dan kolonialis yang lebih militan. Soekarno mewujudkan ide Nefos dan Oldefos itu dengan suatu trik diplomasi yang agresif dan konfrontatif dengan negara-negara Barat.

Pada jaman Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia lantas makin dipertegas dengan beberapa peraturan formal, diantaranya adalah Ketetapan MPRS no. XII/ MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 mengenai penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. TAP MPRS ini memperlihatkan bahwa cii-ciri politik luar negeri Indonesia adalah:
1. Bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme di dalam segala wujud manifestasinya dan turut dan juga laksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
2. Mengabdi kepada keperluan nasional dan amanat penderitaan rakyat.

Selanjutnya landasan operasional kebijakan politik luar negeri RI dipertegas kembali di dalam Ketetapan MPR tanggal 22 Maret 1973, yang berisi:
1. Terus laksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabdikannya kepada keperluan nasional, lebih-lebih pembangunan ekonomi;
2. Mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas lokasi Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, agar terlalu mungkin negara-negara di lokasi ini bisa mengurus jaman depannya sendiri melalui pembangunan ketahanan nasional masing-masing, dan juga memperkuat wadah dan kerjasama pada negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara;
3. Mengembangkan kerjasama untuk maksud-maksud damai dengan seluruh negara dan badan-badan internasional dan lebih meningkatkan peranannya di dalam menopang bangsa-bangsa yang tengah memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan keperluan dan kedaulatan nasional.

Ketetapan-ketetapan MPR jaman Orde Baru dijabarkan di dalam pola umum pembangunan jangka panjang dan pola umum pelita dua sampai enam, terhadap intinya mengatakan bahwa di dalam bidang politik luar negeri yang bebas dan aktif diusahakan agar Indonesia bisa terus meningkatkan peranannya di dalam mengimbuhkan sumbangannya untuk turut dan juga menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera. Namun demikan, menarik untuk dicatat bahwa TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 tidak sama dengan TAP MPRS tahun 1966. Perbedaan ini seiring dengan pergantian pemerintahan berasal dari Soekarno ke Soeharto, agar rancangan perjuangan Indonesia yang tetap didengung-dengungkan oleh Soekarno sebagai anti-kolonialisme dan anti-imperialisme tidak kembali membangkitkan di dalam TAP MPR tahun 1973 di atas. tak sekedar itu, sosok politik luar negeri Indonesia terhitung lebih difokuskan terhadap usaha pembangunan bidang ekonomi dan peningkatan kerjasama dengan dunia internasional.

Selanjutnya TAP MPR RI No. IV/MPR/1978, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terhitung telah diperluas, yakni dimaksudkan untuk keperluan pembangunan di segala bidang. Realitas ini tidak sama dengan TAP-TAP MPR sebelumnya, yang terhadap umumnya hanya mencakup satu segi pembangunan saja, yakni bidang ekonomi. Pada TAP MPR RI No. II/MPR/1983, sasaran politik luar negeri Indonesia dijelaskan secara lebih spesifik dan rinci. Perubahan ini berarti bahwa Indonesia telah jadi mengikuti dinamika politik internasional yang berkembang selagi itu.

Pasca-Orde Baru atau dikenal dengan periode Reformasi yang di awali berasal dari jaman pemerintahan B.J. Habibie sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono secara substansif landasan operasional politik luar negeri Indonesia bisa dicermati melalui: keputusan MPR No. IV/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999 mengenai garis-garis besar haluan negara di dalam rangka mewujudkan obyek nasional periode 1999-2004. GBHN ini menekankan terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya krisis ekonomi dan krisis nasional terhadap 1997, yang lantas bisa mengancam integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Diantaranya adanya ketidakseimbangan di dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Oleh gara-gara itu, GBHN terhitung menekankan perlunya usaha reformasi di berbagai bidang, lebih-lebih memberantas segala wujud penyelewengan layaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme dan juga kejahatan ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya keputusan ini terhitung memutuskan sasaran-sasaran yang kudu dicapai di dalam pelaksanaan politik dan interaksi luar negeri, yaitu:
1. menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju pencapaian obyek nasional;
2. turut dan juga di di dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerja mirip untuk keperluan rakyat Indonesia;
3. memperbaiki performa, tampilan diplomat Indonesia di dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi pro aktif di seluruh bidang;
4. meningkatkan mutu diplomasi di dalam rangka menggapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerja mirip regional dan internasional
5. mengintensifkan kesiapan Indonesia memasuki jaman perdagangan bebas;
6. memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga;
7. mengintensifkan kerja mirip dengan negara-negara tetangga di dalam kerangka ASEAN dengan obyek pelihara stabilitas dan kemakmuran di lokasi Asia Tenggara.

Ketetapan MPR diatas, secara sadar menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, berorientasi untuk keperluan nasional, menitikberatkan terhadap solidaritas antarnegara berkembang, menopang perjuangan kemerdekaan bangsa, menampik segala wujud penjajahan dan juga meningkatkan kemandirian bengsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

Sumber : https://www.kumpulansurat.co.id/

Baca Juga :

Author: eadp0