Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal bersama dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak lepas dari keputusan MPR yang menampik laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Berkat perlindungan partai-partai Islam yang tergabung dalam Poros Tengah, Abdurrahman Wahid mengungguli calon presiden lain yaitu Megawati Soekarno Putri dalam pemilihan presiden yang ditunaikan lewat pemungutan suara dalam rapat paripurna ke-13 MPR. Megawati Soekarno Putri sendiri terpilih menjadi wakil presiden sesudah mengungguli Hamzah Haz dalam pemilihan wakil presiden lewat pemungutan suara pula. Ia dilantik menjadi wakil presiden pada tanggal 21 Oktober 1999.

Perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan cita-cita reformasi di mulai bersama dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang pada mulanya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden yaitu PKB, Golkar, PPP, PAN, PK dan PDI-P. Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan dua departemen yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial bersama dengan alasan perampingan susunan pemerintahan. Selain itu, pemerintah berpandangan bahwa aktivitas yang ditunaikan oleh kedua departemen berikut dapat ditangani oleh masyarakat sendiri. Dari sudut pandang politik, pembubaran Departemen Penerangan merupakan salah satu upaya untuk melanjutkan reformasi di bidang sosial dan politik mengingat departemen ini merupakan salah satu alat pemerintahan Orde Baru dalam mengendalikan media massa lebih-lebih media massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah.Pembubaran Departemen Penerangan dan Sosial diiringi bersama dengan pembentukan.

Departemen Eksplorasi Laut lewat Keputusan Presiden No. 355/M th. 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Sedangkan penjelasan tentang tugas dan kegunaan termasuk lapisan organisasi dan tata kerja departemen ini tertuang dalam Keputusan Presiden No. 136 th. 1999 tanggal 10 November 1999. Nama departemen ini beralih menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) berdasarkan Keputusan Presiden No. 165 th. 2000 tanggal 23 November 2000. Pembentukan departemen ini mempunyai nilai strategis mengingat hingga masa pemerintahan Presiden Habibie, sektor kelautan Indonesia yang menaruh kekayaan sumber daya alam besar justru belum mendapat perhatian betul-betul dari pemerintah sebelumnya. Selain explorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan, beragam aktivitas ekonomi yang tentang segera bersama dengan laut meliputi pariwisata, pengangkutan laut, pabrik dan perawatan kapal dan pengembangan budi daya laut lewat pemanfaatan bioteknologi.

a. Reformasi Bidang Hukum dan Pemerintahan
Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen pada UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen berikut tentang bersama dengan lapisan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Amandemen ini sekaligus membuat perubahan pelaksanaan proses pemilihan lazim seterusnya yaitu pemilik hak suara dapat pilih segera wakil-wakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilan tersebut. Selain amandemen tersebut, upaya reformasi di bidang hukum dan pemerintahan termasuk menyentuh institusi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas unsur TNI dan Polri. Institusi ini sering dimanfaatkan oleh Pemerintah Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan lebih-lebih dalam melakukan tindakan represif pada gerakan demokrasi. Pemisahan TNI dan Polri termasuk merupakan upaya untuk mengembalikan kegunaan masing-masing unsur tersebut. TNI dapat memfokuskan diri dalam merawat kedaulatan lokasi Republik Indonesia dari ancaman kapabilitas asing, selagi Polri dapat lebih berkonsentrasi dalam merawat keamanan dan ketertiban.

Masalah lain yang menjadi pekerjaan tempat tinggal pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah upaya untuk selesaikan beragam kasus KKN yang ditunaikan pada masa pemerintahan Orde Baru. Berbagai kasus KKN berikut kembali diakses pada tanggal 6 Desember 1999 dan terlalu fokus pada apa yang sudah ditunaikan oleh mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Namun bersama dengan alasan kesehatan, proses hukum pada Soeharto belum dapat dilanjutkan. Kendati proses hukum belum dapat dilanjutkan, Kejaksaan Agung memutuskan mantan Presiden Soeharto menjadi tahanan kota dan dilarang bepergian ke luar negeri. Pada tanggal 3 Agustus 2000 Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa tentang sebagian yayasan yang dipimpinnya.

Pencapaian lain pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan kepercayaan mereka yang beragama Konghucu lewat Keputusan Presiden No. 6 th. 2000 tentang pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid mengusahakan kurangi campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama tetapi di segi lain ia justru mengambil alih sikap yang berseberangan bersama dengan sikap partai politik pendukungnya lebih-lebih dalam kasus komunisme dan kasus Israel. Sikap Presiden Abdurrahman Wahid yang condong menolong pluralisme dalam masyarakat termasuk dalam kehidupan beragama dan hak-hak group minoritas merupakan salah satu titik awal munculnya beragam aksi penolakan pada kebijakan dan gagasan-gagasannya. Dalam kasus komunisme, Presiden Abdurrahman Wahid melontarkan ide kontroversial yaitu ide untuk mencabut Tap.MPRS No.XXV th. 1966 tentang larangan pada Partai Komunis Indonesia dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.

Gagasan berikut mendapat tantangan dari kalangan Islam termasuk Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh organisasi massa dan partai politik Islam. Berbagai reaksi berikut mengakibatkan Presiden Abdurrahman Wahid mengurungkan niatnya untuk membawa rancangan dan gagasannya ke Sidang Tahunan MPR th. 2000.

Selain kasus komunisme, benturan Presiden Abdurrahman Wahid bersama dengan organisasi massa dan partai politik Islam yang notabene justru menjadi pendukungnya selagi ia terpilih menjadi presiden adalah gagasannya untuk terhubung pertalian dagang bersama dengan Israel. Gagasannya berikut mendapat tantangan keras mengingat Israel adalah negara yang menjajah dan sudah banyak melakukan tindakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) pada warga Palestina yang mayoritas beragama Islam. Membuka pertalian dagang bersama dengan Israel serupa saja bersama dengan melanggar apa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menyerukan supaya penjajahan di atas dunia dihapuskan.

Kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak lepas dari akumulasi beragam ide dan keputusannya yang kontroversial dan mendapat tantangan keras dari beragam organisasi massa dan partai politik Islam yang pada mulanya mendukungnya kalau NU dan PKB. Keduanya merupakan pendukung setia Presiden Abdurrahman Wahid hingga akhir masa pemerintahannya. Selain gagasannya yang kontroversial tentang pencabutan Tap.MPRS tentang pelarangan komunisme dan ide pembukaan pertalian dagang bersama dengan Israel, pertalian Presiden Abdurrahman Wahid bersama dengan DPR dan bahkan bersama dengan sebagian menteri dalam kabinet pemerintahannya terbilang tidak harmonis. Penyebab ketidakharmonisan berikut berawal dari seringnya presiden memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa mengimbuhkan info yang dapat diterima oleh DPR.

Pemberhentian Laksamana Sukardi sebagai Menteri Negara Penanaman Modal dan Jusuf Kalla sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan bahkan mengakibatkan DPR mengajukan hak interpelasinya.Kepercayaan masyarakat pada Presiden Abdurrahman Wahid dan jajaran pemerintahannya semakin menipis sejalan bersama dengan adanya dugaan bahwa presiden terlibat dalam pencairan dan pemanfaatan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog sebesar 35 miliar rupiah dan dana perlindungan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dollar AS. DPR akhirnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid dalam kasus tersebut. (Gonggong, Asy’arie ed, 2005: 220)

Pada 1 Februari 2001 DPR menyetujui dan terima hasil kerja Pansus. Keputusan berikut diikuti bersama dengan bersama dengan memorandum yang dikeluarkan DPR berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/1978 Pasal 7 untuk mengingatkan bahwa presiden sudah melanggar haluan negara yaitu melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan melanggar Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN. (Gonggong &Asy’asri ed,2005:221) Presiden Abdurrahman Wahid tidak terima isikan memorandum berikut gara-gara dianggap tidak memenuhi landasan konstitusional. DPR sendiri kembali mengeluarkan memorandum kedua dalam rapat paripurna DPR yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2000.

Rapat berikut mengimbuhkan laporan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR atas tanggapan presiden pada memorandum pertama. Hubungan antara presiden dan DPR semakin memanas sejalan bersama dengan ancaman presiden pada DPR. Jika DPR melanjutkan niat mereka untuk menggelar Sidang Istimewa MPR, maka presiden bakal mengumumkan kondisi darurat, mempercepat penyelenggaraan pemilu yang artinya pula bakal terjadi pergantian bagian DPR, dan memerintahkan TNI dan Polri untuk mengambil alih tindakan hukum pada sejumlah orang khusus yang dianggap menjadi tokoh yang aktif menyudutkan pemerintah. Situasi ini termasuk meningkatkan ketegangan para pendukung presiden dan pendukung sikap DPR di tingkat akar rumput. Ribuan pendukung presiden lebih-lebih yang tinggal di kota-kota di Jawa Timur melakukan aksi menentang diadakannya Sidang Istimewa MPR yang dapat menjatuhkan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan. Aksi ini berujung pada pengrusakan dan pembakaran beragam layanan lazim dan gedung termasuk kantor cabang milik sejumlah partai politik dan organisasi massa yang dianggap menolong DPR untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR.

Dua hari menjelang pelaksanaan Sidang Paipurna DPR, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa hasil penyelidikan kasus skandal keuangan Yayasan Yanatera Bulog dan sumbangan Sultan Brunai yang diduga melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terbukti. Hasil akhir kontrol ini disampaikan Jaksa Agung Marzuki Darusman kepada pimpinan DPR tanggal 28 Mei 2001.Ketegangan antara pendukung presiden dan pendukung diselenggarakannya Sidang Istimewa MPR tidak menyurutkan niat DPR untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR. Presiden sendiri menganggap bahwa landasan hukum memorandum kedua belum jelas. DPR akhirnya menyelenggarakan rapat paripurna untuk meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR.

Pada tanggal 21 Juli 2001 MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa yang dipimpin oleh ketua MPR Amien Rais. Di segi lain Presiden Abdurrahman Wahid memastikan bahwa ia tidak bakal mundur dari jabatan presiden dan sebaliknya menganggap bahwa sidang istimewa berikut melanggar tata teratur MPR supaya tidak sah dan illegal.

Menyadari posisinya yang terancam, presiden seterusnya mengeluarkan Maklumat Presiden tertanggal 22 Juli 2001. Maklumat berikut seterusnya disebut Dekrit Presiden. Secara lazim dekrit berikut memuat tentang pembekuan MPR dan DPR RI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan menyiapkan pemilu dalam selagi satu th. dan menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan unsur-unsur Orde Baru sekaligus membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Namun isikan dekrit berikut tidak dapat ditunaikan lebih-lebih gara-gara TNI dan Polri yang diperintahkan untuk mengamankan beberapa langkah penyelamatan tidak melakukan tugasnya. Seperti yang dijelaskan oleh Panglima TNI Widodo AS, sejak Januari 2001, baik TNI maupun Polri berkesinambungan untuk tidak melibatkan diri dalam politik praktis.Sikap TNI dan Polri berikut ikut memuluskan jalan bagi MPR untuk kembali menggelar Sidang Istimewa bersama dengan agenda pemandangan lazim fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid yang dilanjutkan bersama dengan pemungutan suara untuk terima atau menampik Rancangan Ketetapan MPR No. II/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid dan Rancangan Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 tentang penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Seluruh bagian MPR yang hadir terima dua keputusan tersebut. Presiden dianggap sudah melanggar haluan negara gara-gara tidak hadir dan menampik untuk mengimbuhkan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR termasuk penerbitan Maklumat Presiden RI. Dengan demikian MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001.

Baca Juga :

Author: eadp0