Revitalisasi SMK Turunkan Pengangguran di Indonesia

Revitalisasi SMK Turunkan Pengangguran di Indonesia

Revitalisasi SMK Turunkan Pengangguran di Indonesia

Revitalisasi SMK Turunkan Pengangguran di Indonesia
Revitalisasi SMK Turunkan Pengangguran di Indonesia

 

Jakarta-Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2018

menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia mengalami tren penurunan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mulai menunjukkan dampak positif pada pengurangan pengangguran, khususnya dengan latar belakang lulusan SMK.

“Memang ini datanya dari sakernas, yaitu di 2016 sebesar 9,84%, dan di tahun 2017 sebesar 9,27%, sedangkan di 2018 sebesar 8,92%. Jadi sebenarnya trennya menurun walaupun masih cukup tinggi. Namun, data ini memang tidak bisa dimaknai sederhana,” disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy pada Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Angka partisipasi tenaga kerja yang lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

dari waktu ke waktu mengalami tren kenaikan. Di 2015 hanya 10,83 juta, kemudian meningkat di 2018 mencapai 13,68 juta orang. Mendikbud menyatakan optimismenya terhadap program Revitalisasi SMK yang secara efektif dimulai pada tahun 2017.

“Sekali lagi, memang tidak mudah. Tapi saya yakin dan optimistis bahwa SMK sudah berada dalam jalur yang benar. Kita tinggal bekerja lebih keras lagi,” jelas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini di depan awak media.

Dalam kesempatan yang sama Mendikbud menyatakan bahwa masyarakat dengan pendidikan terakhir jenjang pendidikan dasar memang memiliki daya serap yang tinggi; tercatat tingkat penganggurannya di tahun 2018 hanya 2,67 persen. Namun, tenaga kerja yang lulus dari Sekolah Dasar (SD) ataupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini tergolong tidak produktif. Dan hal tersebut dapat menjadi ancaman pada saat Indonesia memasuki masa bonus demografi.

“Kita tidak hanya menyiapkan orang untuk bekerja tetapi juga lapangan pekerjaan yang memberikan _share_ terhadap pendapatan nasional karena kalau tidak bisa memberikan _share_ terhadap pendapatan nasional yang bagus maka kita tidak mampu berkompetisi,” tutur Muhadjir.

Sementara itu, Kepala Bappenas sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

(Menteri PPN), Bambang Brodjonegoro menjelaskan pentingnya sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lulusan SMK. Pemerintah daerah perlu memperhatikan angka pengangguran terbuka di daerahnya masing-masing. Karena pengelolaan pendidikan tingkat umum dan vokasi merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Jadi Mendikbud memang bisa melakukan supervisi, berusaha memperbaiki tapi kewenangan sehari-hari memang ada di level pemerintahan provinsi,” terang Menteri PPN.

Ditambahkan Bambang, tugas Kemendikbud adalah memperkecil tenaga kerja lulusan SD dan SMP. Tantangan Indonesia saat ini adalah melipatgandakan pendapatan nasional agar masuk ke dalam golongan negara maju.

 

Sumber :

https://t.me/belajarngeblogbareng/13

Author: eadp0