CONTOH KASUS KETIKA MK MENOLAK UJI UU PEMILU

CONTOH KASUS KETIKA MK MENOLAK UJI UU PEMILU

CONTOH KASUS KETIKA MK MENOLAK UJI UU PEMILU

CONTOH KASUS KETIKA MK MENOLAK UJI UU PEMILU

Pada Rabu (12/12/2018)

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) yang menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sebelumnya, Pemohon menilai Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu berisi poin-poin yang merugikan pekerja/buruh.

Pemohon merasa jika Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menyatakan keberpihakan kepada para mantan pejabat korupsi yang kejahatannya telah merugikan warga negara Indonesia khususnya para pekerja/buruh, pegawai negeri sipil bergaji kecil, dan pekerja/buruh swasta yang tenaganya hanya diperas.

Lebih jelas Pemohon menyatakan bahwa dengan lahirnya UU Pemilu sangat menciderai rasa keadilan buruh sebagai pemilih pada Pemilu 2019.Buruh yang merupakan kelompok masyarakat yang selalu ikut dalam setiap pemilihan umum berharap anggota DPR RI dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota bisa menjalankan tugasnya tanpa ada korupsi dan menyampaikan aspirasi buruh.

Oleh sebab itu, pemohon dalam petitum meminta agar Mahkamah menyatakan pasal a quo tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa kejahatan extraordinary kejahatan korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kejahatan teroris.

Terhadap perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018, Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang membacakan Pendapat Mahkamah, menyatakan setelah memeriksa permohonan serta bukti-bukti yang disertakan, maka telah nyata objek permohonan telah pernah diujikan serta diputus sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 81/PUU-XVI/2018 yang menyatakan menolak permohonan para Pemohon.

Sementara itu, meskipun secara eksplisit Pemohon menyebutkan dasar pengujian dengan pasal UUD 1945 yang berbeda, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 namun secara substansi adalah sama. Sehingga Mahkamah tidak menemukan adanya materi muatan UUD 1945 yang berbeda dalam pengajuan permohonan a quo.


Sumber: https://www.tokoislam.co.id/twd-zombie-evolution-apk/

You May Also Like

About the Author: eadp0