Ketentuan Umum Persidangan

Ketentuan Umum Persidangan

  1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan.
  2. Agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar, sebelum pemeriksaan dimulai harus dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
  3. Sidang dimulai pada pukul 09.00 waktu setempat, kecuali dalam hal tertentu sidang dapat dimulai lebih dari pukul 09.00 dengan ketentuan harus diumumkan terlebih dahulu.
  4. Perkara harus sudah diputus selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan. Jika dalam waktu tersebut belum putus, maka Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua
    Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah dengan menyebutkan alasannya.
  5. Sidang harus dilaksanakan di ruang sidang. Dalam hal dilakukan pemeriksaan setempat, sidang dapat dibuka dan ditutup di Kantor Kelurahan / Kepala Desa atau di tempat objek pemeriksaan.
  6. Majelis Hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi (Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3
    Tahun 2006 jo PERMA No. 1 Tahun 2008).
  7. Dengan adanya upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim agar memperhatikan dan menyesuaikan tenggang waktu proses mediasi dengan hari persidangan berikutnya.
  8. Apabila mediasi gagal, maka Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mendamaikan para pihak (Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg).
  9. Sidang pemeriksaan perkara cerai talak dan cerai gugat dilakukan secara tertutup, namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
  10. Apabila Ketua Majelis berhalangan, persidangan dibuka oleh Hakim Anggota yang senior untuk menunda persidangan.
  11. Apabila salah seorang Hakim Anggota berhalangan, diganti oleh Hakim lain yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dengan PMH baru. Penggantian Hakim Anggota harus dicatat dalam berita acara persidangan dan buku register perkara.
  12. Dalam keadaan luar biasa dimana sidang yang telah ditentukan tidak dapat dilaksanakan karena semua Hakim berhalangan, maka sidang ditunda pada waktu yang akan ditentukan kemudian dan penundaan tersebut sesegera
    mungkin diumumkan oleh Panitera di papan pengumuman.Sumber :https://thesrirachacookbook.com/unggahan-kementan-ini-panen-kritikan-warganet-ada-apa/

 

You May Also Like

About the Author: eadp0